Indikasi Penyelewengan Bansos, KPK Sukabumi Datangi Kantor Desa Babakanjaya

Sukabumi, HR.ID - Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat ( KPK Jabar) setda Kab. Sukabumi menyikapi aduan dan keluhan masyarakat terhadapnya indikasi penyelewengan bantuan dari pemerintah.

Terkait hal tersebut, KPK langsung tanggap melakukan investigasi guna membuktikan aduan tersebut. Tim investigasi dipimpin langsung oleh ketua kKPK Jabar setda Kab. Sukabumi, E. Suhendi.

KPK menyampaikan jika aduan dan keluhan masyarakat yang dimaksud diantaranya adalah; Aduan mengenai bantuan pangan yang janggal dikarenakan ada dari 2 atau 3 RT tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Oleh aduan ini, tim investugasi KPK langsung mengkonfirmasi ke pihak pemdes Babakanjaya yang mendapat respon baik dari pihak pemdes. Ia menjawab dan menjelaskan bahwa penerima bantuan pangan itu adalah kewenangan kantor pos dan yang mempunyai data adalah kantor pos.

Terkait adanya warga yang lansung menayakan ke pihak kantor pos dengan jawaban bahwa masalah data adanya dipihak pemdes tersebut, pihak pemdes hanya bisa menjelaskan bahwa penerima bantuan pangan itu dibarcode dan tidak bisa menjelaskan secara detail mesti pihak pemdes, pihak kecamatan dan pihak pos telah dihadirkan, namun kenyataannya ada penerima bantuan yang tidak melalui barcode terlebih dahulu lantas beras bantuan tahunya sudah diantar langsung ke rumah penerima. Sehingga ada indikasi Beras Bansos (BsB) seberat 10 kg yang di gelontorkan oleh Pemerintah pusat untuk meringankan beban masyarakat tidak diberikan ke Keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurut salah satu Keluarga Penerima Manfaat yang tak ingin namanya disebutkan, bahwa biasanya ia menerima beras tersebut sesuai daftar penerima bantuan sosial tunai dan hingga detik ini dirinya mengaku tidak menerima bantuan tersebut di tahap dua.

"Saya sampai detik ini tidak menerima bantuan sosial dari Pemerintah padahal sudah tahap dua," ungkapnya

Ketika pihak pemdes di konfirmasi lewat seluler dan ditanya seputar pembagian beras bansos tiba-tiba beras tersebut dibagikan secepatnya ke beberapa orang keluarga penerima manfaat seperti ada ketakutan tercium oleh pihak media.

“Warga Rt 10/ Rw 11 merasa keberatan sebab apa yang seharusnya menjadi hak mereka tapi tidak diberikan oleh pihak pemerintah Desa. Mereka hanya membagikan sebagian saja ke penerima, itupun setelah didatangi KPK Jabar beserta beberapa awak media,” jelas E. Suhendi kepada HR.ID Kamis (1 Juni 2023).

Selanjutnya aduan kedua terkait beberapa program desa Babakanjaya, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi dimana ada beberapa poin yang simpang siur realisasinya seperti Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Pembangunan turap) dengan jumlah dana yang digelontarkan Rp. 70.035.000.  Kemudian Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan (Bibit Ternak) Rp. 67.876.000, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya (Penanganan Covid 19) Rp. 57.500.000.

Dan menurut salah satu tim investigasi ketika masuk ke desa Babakanjaya lalu menanyakan ketersediaan buku tamu, kedua orang petugas yang ada di kantor desa saat itu mengatakan tidak ada yang secara otomatis desa tersebut dianggap tidak tertib dlm administrasi semntara ada satu poin program desa yang disebut Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Terciptanya Sistem Informasi Desa sengan Honorarium Operator senilai Rp. 20.400.000.

Tim KPK Jabar merasa heran sebab dengan poin program ini sudah jelas akan tetapi mengapa di kantor desa tidak terpajang papan atau baligo informasi yang berkaitan dengan program desa tersebut,

Selain itu, Tim KPK menjelaskan jika mereka menjalankan tugas sesuai dengan PP 43 THN 2018 Tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan mengacu itu pada UU NO 14 THN 2008 Tentang keterbukaan informasi publik.

Selain itu Tim KPK memberitahukan jika berita tentang indikasi adanya penyelewengan ini sudah dikonfirmasi ke kades. Kami sudah mendatangi kantor desa hanya saja kepala desa tdk ada di kantor karena ada kegiatan lain,” Pungkasnya

 

Red: (Reis.F)

SHARE THIS