Monday, January 11, 2021

Siapa Para Pengusaha yang Mengeluh ke Jokowi Hingga FPI Dibubarkan ?

HR.ID - Pemerintah RI secara resmi membubarkan FPI dan dilarang beraktivitas di Indonesia sejak 30 Desember 2020. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Polhukam, yang juga menjelaskan bahwa FPI dilarang beraktivitas berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Keputusan melarang FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 Menteri dan Kepala Lembaga. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menyetujui pembubaran organisasi tersebut.

Dalam pandangan laporan Majalah Tempo yang dirilis pada edisi 9 Januari 2021, disebutkan sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya SKB mengatakan pelarangan FPI merupakan keinginan Presiden Joko Widodo.

Mahfud MD sebagai leader Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beralasan jika pemerintah resmi melarang seluruh aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dengan alasan FPI tak punya kekuatan hukum sebagai organisasi karena telah bubar sejak 21 Juni 2019.

Keputusan melarang FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 Menteri dan Kepala Lembaga. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menyetujui pembubaran organisasi tersebut.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi 9 Januari 2021, sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya Surat Keputusan Bersama 3 menteri dan 3 pejabat setingkat menteri mengatakan pelarangan FPI merupakan keinginan Presiden Jokowi.

Terutama setelah pentolan FPI, Rizieq Shihab-menghabiskan waktu 3,5 tahun di Arab Saudi-dijemput puluhan ribu pendukungnya di bandar udara. Beberapa acara yang digelar atau dihadiri Rizieq, baik di markas FPI di Petamburan, Jakarta, maupun Megamendung, Bogor, turut menimbulkan kerumunan.

Disebutkan pula bahwa dalam rapat kabinet terbatas yang digelar pada Senin, 16 November 2020, misalnya, Jokowi meminta kepolisian bertindak lebih tegas terkait kerumunan massa akibat kegiatan Rizieq yang menyebabkan Imam Besar FPI itu kini mendekam di sel Polda Metro Jaya karena menjadi tersangka kerumunan.

Selain itu, niat melarang FPI juga makin bulat setelah Jokowi disebut menerima keluhan dari kalangan pengusaha untuk iklim investasi. Kekuatan politik FPI dianggap sudah melemah.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif membenarkan SKB itu dikomunikasikan dengan Presiden. Satu dokumen diterimanya dari seorang utusan Kementeriaan Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada Senin 28 November 2020.  Isinya rencana surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri dan Tiga kepala lembaga soal pelarangan, penggunaan symbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. “Langsung saya pelajari draf tersebut,” ujarnya.  

HR,ID menelusuri berbagai medsos untuk mengetahui pengungkapan pengusaha tersebut, termasuk mencari tahu dan mencoba menguhbungi kroni pejabat yang terkait dalam pembubaran FPI, namun hingga saat ini baik diberbagai media social maupun keterangan lainnya belum ada yang menyebutkan siapa sebenarnya pengusaha itu yang mengeluh ke jokowi ? Netyzen menanti pengungkapan siapa konglomerat dibalik pembubaran FPI.

Namun jauh hari sebelum pembubaran FPI pada Kamis, 01/08/2019 Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro pernah mengungkapkan dan menuding ada kekuatan modal dari pengelola usaha 'underground' atau bawah tanah yang mendorong bubarnya FPI. Sugito menyebut usaha 'bawah tanah' ini merujuk pada bisnis dan pemakaian narkoba, pelacuran, perjudian, hingga hiburan malam yang selama ini berseberangan dengan FPI.

"Kita memaklumi ada banyak kekuatan modal yang mengelola usaha 'underground' dan anti pada kiprah FPI. Kelompok ini gusar dengan intensitas kerja FPI yang dianggap mengancam bisnis mereka," ujar Sugito saat itu.

Sugito tak menampik banyak pihak yang ingin agar FPI bubar. Terlebih, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga menyatakan kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin FPI sebagai ormas jika memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila.

Tudingan Sugito ini mungkin saja ada benarnya mengingat gerakan Laskar FPI yang selama ini membuat kalangan pengusaha bisnis haram naik pitam lantaran tempat usahanya seringkali digempur dan digerebek.


Red: (MHR)

Berbagai Sbr


SHARE THIS

Author:

MARI MEMBANGUN KEBERSAMAAN, BERSAMA KITA BERJUANG

0 Please Share a Your Opinion.:

Diharap Memberi Komentar Yang Sopan & Santun
Terimakasih Atas Partisipasi Mengunjungi Web Kami

Hukum

Kesehatan

»

Serba Serbi