HR.ID -
Peserta JKN-KIS di Kabupaten Maybrat Papua Barat hingga 31 Agustus 2020, dapat
dikategorikan masuk dalam taraf Universal Health Covergae (UHC), yang berarti
bahwa sebagian besar warga telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS tersebut
pada BPJS Kesehatan
Hal itu dibenarkan kepala
kantor BPJS cabang Sorong, Ivan Ravian, ketika ditemui awak media usai
pertemuan bersama antar forum komunikasi kemitraan dan koordinasi pengawasan
dengan pemangku kepentingan utama di lingkup pemda Maybrat pada, (15/9/20) di kantor
Bupati
Ivan mengatakan, untuk
kabupaten Maybrat sendiri, tercatat ada sebanyak 3.482 orang pekerja penerima
upah pegawai negeri (PPU PN), 24 orang pekerja penerima upah badan usaha (PPU
BU), 260 orang pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP), 4.520
orang penerima bantuan iuran dari APBD (PBI APBD), dan 34.620 orang yang
terdaftar dalam penerima bantuan iuran oleh APBN (PBI APBD)
"Untuk kepesertaan
program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Maybrat ini sudah mencapai UHC (universal
health covergae), artinya hampir seluruh masyarakatnya terdaftar dalam program
JKN-KIS ini, memang ada saudara-saudara kita yang belum terdaftar mungkin salah
satunya adalah penduduk yang belum memiliki data kependudukan dalam sistem
dukcapil," Sebutnya.
"Kalau dilihat dari
data yang kami miliki, karena datanya volatil atau berubah-berubah gitu kan,
ada data dari disdukcapil, ada data yang lain-lain untuk saat ini mungkin
sekitar 5 persenan lah yaa, karena memang ada data-data yang perlu dilakukan
diverifikasi juga,atau ada data-data baru yang mungkin dukcapil ambil dari
daerah, atau dari dinas sosial juga yang diambil dari lapangan" Tandasnya
Ivan menambahkan, dalam
menjalankan program di BPJS kesehatan, tentunya membutuhkan dukungan dan
sinergitas antara berbagai pihak terutama pemerintah daerah itu sendiri yang
mana sebagai pemangku kepentingan utama
"Jadi pertemuan ini
tujuannya kami melakukan koordinasi, sehingga pelaksanaan program JKN-KIS,
khususnya di kabupaten Maybrat bisa serasi lah, antara harapan dari peserta
dengan realita faktual terkait layanan yang mungkin diberikan di lapangan.
Termasuk juga dukungan dari pemerintah daerah, baik itu berupa kebijakan,
kemudian kerjasama pertukaran dan rekonsiliasi data, serta tentu saja
iurannya," Harapnya
Pelaksanaan forum
koordinasi tersebut dibuka oleh Sekda Maybrat Jhoni Way, turut dihadiri juga
Kajari Sorong Selaku ketua forum koordinasi, Sekwan Maybrat Ferdinandus Taa,
Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solosa didampingi Wakil Ketua Dua Agustinus
Tenau, Asisten Dua Engelbertus Turot, Kasdim Maybrat Andri, Kapolres Maybrat
Bernadus Okoka, serta sejumlah perwakilan SKPD terkait
Red (Engel)
0 Please Share a Your Opinion.:
Diharap Memberi Komentar Yang Sopan & Santun
Terimakasih Atas Partisipasi Mengunjungi Web Kami