Mahasiswa dan Masyarakat Minta Bupat Maybrat, Papua Barat, Copot Kepala Distrik Mare

 

HR.ID - Mahasiswa dan masyarakat di distrik Mare meminta bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM agar segera mencopot kepala distrik Mare, Ibu Apia Sera karena dinilai kehadirannya membuat konflik dan tidak beradaptasi dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan tokoh pemuda Mare Naftali Kinho kepada HR via telefon selulernya dari Suswa ibu kota distrik Mare kabupaten Maybrat provinsi Papua barat, Rabu, (5/7/20).

Menurutnya, kehadiran ibu kepala distrik selama 3 tahun itu, tidak memberi dampak yang positif, pelayanan secara optimal dalam melaksanakan tugas dengan baik, dimana ikut intimidasi dan intervensi alokasi dana kampung sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan pemalangan kantor distrik Mare pada 27 Juli 2020 lalu.

"Kantor distrik di palang supaya bupati segera melakukan evaluasi dan copot kepala distrik Mare yang selama ini ikut intimidasi dan intervensi dana kampung di distrik itu," akunya.

Selama jabat sebagai kepala distrik Mare kata Naftali tidak betah di tempat tugas, kantor tidak pernah dibuka melaksanakan tugas dengan baik, ketika pencairan dana kampung, honor aparat kampung atau ada kunjungan pejabat ke distrik mare baru kelihatan di sana.

"Bagi kami mahasiswa dan masyarakat sebaiknya kepala distrik diganti dan berikan ke anak-anak yang ada disana jadi kepala distrik supaya tetap betah dan kerja. Jadi kami palang itu, tidak dibuka tunggu adanya kepala distrik yang baru," pungkasnya.

Selain itu, Asisten I bidang pemerintahan Setda Maybrat, Drs. Johana Ick yang dihubungi media ini via telefon selulernya terkait aksi masyarakat dan mahasiswa di distrik Mare palang kantor distrik namun tidak terhubung.

Red (Engel)

SHARE THIS