Dukcapil Gelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat di distrik Aitinyo Raya, Maybrat, Papua Barat

HR.ID - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Maybrat gelar kegiatan sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat dan pelajar di distrik Aitinyo Raya di Jitmau, (13/8/20).

Kegiatan yang dibuka Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Maybrat, Drs. Yohana Iek yang dihadiri kepala dinas Dukcapil bersama kepala bidang kepala seksi dan staf, siswa siswi SMP YPK 1 Emanuel Jitmau dan Masyarakat di distrik Aitinyo Raya.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Maybrat, Yohana Iek mengharapkan kepada warga masyarakat di kabupaten Maybrat agar secara sadar mengurusi dokumen pribadi dan anggota keluarga, karena hal ini sangat penting bagi warga masyarakat dan Pemkab Maybrat.

"Kita sebagai warga masyarakat di kabupaten Maybrat harus sadar mengurus dan memiliki data penduduk. Dukcapil sebaiknya melayani catatan kependudukan mulai dari kampung sampai ke distrik-distrik yang ada, sehingga warga masyarakat yang belum bisa didata," ujarnya.

Lanjut Yohana, terkait kartu identitas anak (KIA) itu harus dimiliki anak tersebut. Karena mereka juga memiliki hak yang sama sebagai mana diatur dalam aturan yang ada.

Kepala Dukcapil kabupaten Maybrat, Yohanes Naa, S.Sos kepada media menyatakan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk mengajak warga masyarakat yang ada di Maybrat agar harus memiliki dokumen kependudukan dan dokumen peristiwa penting.

"Itu sepeti KTP Elektrik, kartu keluarga, penduduk pindahan dan KIA," ujarnya

Terkait kartu identitas anak, menurut dia pihaknya secara langsung turung ke titik titik-dimana SD, dan SMP itu ada.

Selain itu juga, memiliki dokumen peristiwa penting seperti akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian dan akte pengakuan serta pengesahan anak.

"Target kami melakukan pelayanan dokumen pendudukan dan peristiwa penting bagi masyarakat di tiga wilayah besar ini sampai tuntas. Tetapi terkendala Pandemi Covid 19 termasuk anggaran dikurangi akhirnya sehingga pelayanan sampai ke 24 distrik, SD dan SMP belum tercapai seluruhnya," terang dia.

Ditanya terkait warga masyarakat yang datang ke Papua khususnya di kabupaten Maybrat belum sampai 1 atau 2 minggu sudah miliki KTP tetapi dibandingkan kota lain diluar Papua, warga yang sekedar tinggal kuliah 3 sampai 4 tahun sulit mendapat KTP hanya sebatas diberikan surat keterangan domisili. Menurut kepala Disdukcapil bahwa hal itu terjadi karena pihaknya belum tanda tangan elektrik di kantor Kementerian Dukcapil baru bisa terkonek dengan sistem.

"Jadi, dalam waktu dekat ke Jakarta menandatangani sistem elektrik pengurusan dokumen kependudukan sehingga yang datang mengurus KTP dan lainya akan disesuaikan dengan sistem yang ada," pungkasnya.

Pantauan Papua barat Pos, sebelum sosialisasi terlebih dahulu dilakukan perekaman (foto) bagi siswa-siswi SMP YPK 2 Emanuel Jitmau kelas VII-IX  didepan kantor distrik Aitinyo.

Red (Engel)

SHARE THIS