SPDP Brigjen Prasetijo Utomo Terkait Kasus Koruptor Kelas Kakap Djoko Tjandra Telah Keluar

HR.ID - Brigjend Polisi Prasetijo Utomo terancam kena jerat pidana. Karena diduga melanggar dua pasal KUHP, Pasal 221 dan 263 KUHP, Pasal 221 KUHP terkait menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. Sementara, Pasal 263 KUHP meyebut ketentuan soal pemalsuan surat atau dokumen.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Brigjen Prasetijo Utomo terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat telah keluar.

SPDP bernomor B/106.4a/VII/2020/Ditipidum itu

ditujukan kepada Jaksa Agung dan ditandatangani langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo tanggal 20 Juli 2020.

Dalam point kedua, SPDP tersebut, SPDP ini memberitahukan Ditipudum Bareskrim telah memulai penyidikan pemalsuan surat dan seorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu melarikan atau melepaskan diri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian.

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 421 KUHP dan atau 221 KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor BJP PU dan kawan-kawan, yang terjadi pada 1 Juni hingga 19 Juni 2020 di Jakarta dan Pontianak,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Kamis (23/07/2020).

Ahmad menjelaskan, SPDP ini merujuk dari Laporan Polisi (LP) bernomor LP/A/397/VII/2020/Bareskrim tertanggal 20 Juli 2020 dengan pelapor Iwan Purwanto. Kemudian, sambung Ahmad terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sp.Sidik/854.2a/VII/Ditipudum tertanggal 20 Juli 2020.

Sebagaimana di ketahui sebelumnya Nama Brigjen (Pol) Prasetijo Utama menjadi sorotan setelah terungkap sebagai salah satu pihak yang diduga membantu pelarian buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Prasetijo merupakan perwira tinggi (pati) Polri yang diduga menerbitkan surat jalan untuk Djoko Sugiarto Tjandra, yang juga dikenal sebagai Joko Tjandra. Padahal, surat jalan tersebut digunakan untuk keperluan dinas anggota kepolisian.

Selain itu, Prasetijo juga disebut berperan dalam penerbitan surat pemeriksaan Covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan untuk Djoko Tjandra.

Selain itu, Prasetijo diduga melanggar etika kemasyarakatan dan melanggar kode etik kelembagaan karena tidak berintegritas dan tidak professional karena sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk menangani kasus Djoko Tjandra, Yang bersangkutan telah membuat surat jalan palsu, kemudian membuat keadaan palsu, seakan-akan Djoko Tjandra sebagai konsultan, padahal itu tidaklah benar.

(Shendy/Imam)

SHARE THIS