Excavator BMN di Pasangkayu Menelan Korban. Syamsul: Permerintah yang Baik Tidak Seharusnya Saling Menjatuhkan

HR.ID - Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Lembaga Independen (NGO), sudah tak diragungkan lagi, dimana persepsi dengan sebuah kenyataan bahwa eksistensin kehadirannya adalah Mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government dengan menitikberatkan pada Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dengan mengajak setiap orang Berperilaku jujur, bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ungkapan kenyataan itu disampaikan Ketua Umum Forum Komunikasi Lembaga Independen (FOKLI), Syamsul Suryaningrat, kepada HR.ID Rabu (20/7/20) di Makassar.

Dijelaskan oleh Syamsul, jika tanda-tanda Pemerintahan itu baik ketika terciptanya suatu keadaan yang memberi rasa Aman, nyaman bagi semua pihak dalam suasana yang berkepemimpinan yang Demokratis menuju Masyarakat Adil dan makmur Berdasarkan Pancasila.

Perkataan ini sebenarnya diungkap dengan kaitannya kasus yang terjadi di Kab. Pasang Kayu, Propinsi Sulawesi Barat yang melibatkan pemerintah daerah dengan mantan Kepala dinas Perikanan dan Kelauatan periode 2015-2019, dimana saat ini mantan kadis yang berinisial A ditetapkan jadi tersangka penyalagunaan wewenang terkait Penyewaan alat Berat Excavator Barang Milik Negara (BMN) yang disinyalir telah jadi milik Pemda Setempat.

Lanjut, Syamsul, pemerintahan yang baik tidak harus saling Menjatuhkan satu sama lain, apalagi dengan sengaja menjebak diantara Penyelenggara Pemerintahan dengan cara-cara dan  Modus Membentuk Suatu Keputusan yang sudah disadari sejak awal oleh sipembuat, bahwa keputusannya akan berakhir dengan mengorbankan orang lain atau bawahan hanya karena Beberapa Barang Milik Negara yang tidak sepadan dengan rasa sakit yang diderita oleh pihak yang dikorbankan.

Ketua Umum Fokli. Syamsul Suryadinigrat

“Itu nyata dirasakan oleh salah satu Mantan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan,” ungkap Syamsul

Dengan keputusan seperti itu, Syamsul mengingatkan Kawan-kawan LSM dimanapun berada, bahwa suatu kebanggaan bagi sebuah organisasi ketika mampu memberikan  edukasi sekaligus Wawasan kepada Penyelenggara Pemerintahan melalui Pengawasan yang terukur atas kinerja kepala Pemerintahan dalam suatu wilayah.

“Ketika Pemimpinnya membuat produk Hukum  yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Publik dengan mencermati  Keputusannya seharusnya sesuai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Utamanya hubungan Hukum (Konsideran), kedudukan Hukum (Hirarki) dan Materi Muatan agar dapat diterima oleh semua pihak dan seharusnya tidak menjadi Sengketa ditengah Masyarakat yang dapat berdampak pada  Pertarungan Integritas Pembentuk Aturan,” jelasnya

Sari ulasan Syamsul menjelaskan, FOKLI adalah Forum para pimpinan LSM yang Tugasnya memberikan Motivasi, Pendidikan dan Pelatihan serta sekaligus memberikan Contoh dalam Perbaikan sistem, Baik terhadap kepentingan Wilayah, Pemerintahan maupun Kemasyarakatan. Kemudian FOKLI  menyadari  pula, bahwa tidak ada yang sempurna dalam setiap keputusan Manusia, namun ketika sipembuat keputusan menyadari atas ketidak sempurnaannya, Sejogyanya dapat melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya dan tidak bersikeras, kemudian berusaha mencari pembenaran yang sulit diterima karena Landasannya sudah menjadi penetapan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dari Objek Permasalahan yang menjadi Sorotan Masyarakat

Syamsul juga menyayangkan adanya Permasalahan yang akhir-akhir ini banyak dikeluhkan oleh beberapa kepala desa atas Laporan yang diterima oleh Anggota FOKLI, dimana keluhannya seputar gangguan dari oknum-oknum  yang seharusnya dapat melindungi, namun realitasnya senantiasa  mencari-cari Masalah dalam ruang yang bukan menjadi Otoritasnya.

“Kami menghimbau kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, jangan sungkan atau malu untuk melaporkan kepada Kawan-kawan LSM dalam  setiap permasalahan yang menjadi kendala dilapangan,” tegas Syamsul  

Dijelaskan pula, Syamsul, sebagai organisasi yang berpihak pada Masyarakat, sangat dibutuhkan kesadaran oleh Semua pihak termasuk dirinya, dar mengajak untuk mendukung para Penyelenggara Negara ketika yang bersangkutan sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berkesesuaian atas Perintah Undang-Undang. kemudian  sebagai Lembaga  Sosial Kontrol Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok  Swadaya Masyarakat dimanapun berada, kiranya tetap memberikan perhatian maupun Pengawasan kepada Pimpinan-Pimpinan Satuan kerja didalam melaksanakan tugasnya untuk tetap pada Jalur yang telah ditetapkan.

“Sasaranya tentu agar tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai satu sama lain. Kemudian keyakinan saya, Jika Pemerintahan yang Sehat, dipastikan akan melahirkan Kesejahteraan dan kedamaian bagi Masyarakat,” tutup Syamsul. 

Red: (Mamat.S)

SHARE THIS