Aleg Fraksi PKS Mengecam Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Terkait Bansos C19

HR.Id - Anwar Faruq, anggota dewan DPRD Kota Makassar menyampaikan keprihatinan dan kecamannya terhadap kinerja Dinsos kota Makassar yang dinilai lambat.

Menurut laporan yang disampaikan oleh Ibu Lily selaku lurah Tidung, ada 420 paket dinsos yg sudah 4 hari tersimpan di kantor keluharan menunggu instruksi distribusi dari dinsos.

Masalahnya adalah berbelit belitnya validasi data yang dilakukan oleh dinsos, menyebabkan validasi yang harus bolak balik ke kelurahan.

Anwar menghimbau agar dinsos kota Makassar segera melakukan gerak cepat dalam 2 hari ini sehingga bantuan bisa tersalurkan. Bisa busuk nanti itu bantuan jika tidak sampai ke masyarakat,tambahnya.

Pihak kelurahan juga menanti kejelasan agar bantuan ini bisa tersalurkan karena besok atau lusa lebaran sudah tiba.

Diketahui sebelumnya menurut konfirmasi beberapa waktu lalu, pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Sosial telah memvalidasi sekitar 50 ribu-an data masyarakat Makassar yang terdampak covid-19. Mereka ini yang akan menerima paket sembako.

Bantuan sosial berupa sembako bagi masyarakat terdampak covid-19 telah disitribusi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar sejak sebulan yang lalu.

Dikonfirmasi oleh awak media kamis kemarin (20/5/20), menyebutkan jika Dinas Sosial Kota Makassar menjamin penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19 termasuk penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar di Makassar transparan dan akuntabel.

Kepala Dinsos Makassar, Mukhtar Tahir menyebut proses penunjukan, pelaksaanan hingga evaluasi diawasi langsung oleh sejumlah instansi yakni Kejaksaan, Kepolisian, APIP dan BPKP .  Dan yang dibagikan harus didokumentasikan satu persatu, didata dan dikroscek betul, untuk itulah  membuat mereka  harus berhati-hati dalam bertindak karena aturan hukumnya jelas.

Mukhtar  menyampaikan jika sudah ada kisaran 50.000 paket sembako yang disalurkan di 153 Kelurahan di Kota Makassar dan hanya menyisakan 9.000 paket yang belum dibagikan dan ia mengakui ada kendala yang ditemui di lapangan sehingga penyaluran jadi lamban.

Diakuinya ada beberapa  data yang dobel dikarenakan pengajuan penerimanya dari berbagai sumber dan adanya lurah yang punya usulan sendiri di wilayahnya sebagai penerima sehingga ingin mengganti penerima yang sudah terdata sebelumnya.

Kadis ini mengakui jika tim dan stafnya kewalahan persoalan mengkroscek data satu persatu penerima 60.000 paket tersebut, alagi berbarengan dengan yang BLT, PKH dan BPNT.

Red: AH

SHARE THIS