Andi Amran Sulaeman Membongkar Kebohongan Data BPS

HarapanRakyat-Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan data lahan sawah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat. Ia juga menuding skema Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS dalam meramal luas panen merupakan data mafia.

Amran baru menyampaikan masalah tersebut usai purnatugas lantaran khawatir membuat gaduh. "Selalu ada data pertanian dan data mafia. Aku sampaikan apa adanya," kata dia diselah-selah serah terima jabatan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (25/10/19) dari dirinya ke Mentan yang baru.

Amran mengutarakan, data yang diambil oleh BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional telah menggunakan sampel yang salah. Bahkan menurut dia, tingkat kesalahannya mencapai 92%.  

"itu sangat berbahaya, kalau terjadi kedepan.  Kalau itu terjadi, aku pastikan produksi akan turun.  Memang ada dua data yang muncul, satu data pertanian, satu data mafia," akunya.

Meski begitu, data yang salah tersebut tetap disahkan oleh berbagai lembaga seperti  BPS, BIG, BPN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). “Ini harus diperbaiki,” kata Amran.

Amran mengatakan kesalahan data bisa berdampak pada penurunan anggaran subsidi pupuk. Dia memprediksi sekitar 3 juta petani berpotensi tak mendapat subsidi pupuk pada tahun depan dan berimbas menurunnya produksi pertanian. Oleh karena itu, ia  menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Amran mencontohkan, kesalahan data terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia mengatakan seharusnya ada 9.700 hektare lahan sawah di wilayah tersebut, namun citra satelit tidak menangkap adanya lahan sawah. Ia bahkan mengklaim sudah ada 130 gubernur dan bupati yang memprotes kesalahan tersebut.

“Ini berbahaya bagi pertanian, produksi bisa turun,” ujarnya.

Amran juga menyampaikan bahwa total investasi dipertanian sudah mencapai angka Rp. 240,8 Triliun.  Demikian kinerja Kementerian Pertanian memperoleh opini WTP selama 3 tahun bertutrut-turut dari 2018, 2017 dan 2018.

Sementara itu, Menteri Pertanian yang baru dilantik, Syahrul Yasin Limpo tidak menggubris pernyataan Amran yang menyebut data pertanian yang dibuat Badan Pusat Statistik(BPS) tidak akurat dan hanya bagian dari permainan mafia. 

Syahrul mengatakan akan memperbaiki data pangan dalam 100 hari kerja. Data itu akan meliputi komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Syahrul juga ingin data tersebut mudah dibaca oleh citra satelit dan proses pengambilannya dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga.  "Jadi tidak ada lagi data Kementan" katanya.

Syahrul menekankan pihak mentan akan terus bersinergi dengan BPS untuk menyediakan satu data valid yang nantinya akan digunakan seluruh instansi dan lembaga ditanah air. Menurutnya, nanti satu data yang dihasilkan akan menjadi data BPS, namun ini merupakan hasil dari kolaborasi dari banyhak lembaga yang terkait, jadi tak ada lagi data mentan, semuanya ada di BPS.


Red: Mst

SHARE THIS