28 organisasi China Masuk ke dalam daftar hitam AS

HarapanRakyat-Pemerintah Amerika Serikat memasukkan 28 organisasi China ke dalam daftar hitam karena dugaan keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di provinsi Xinjiang.

Ke-28 organisasi itu sekarang berada dalam Daftar Entitas, yang berarti mereka tidak bisa membeli produk dari perusahaan AS tanpa persetujuan dari Washington.
Organisasi yang menjadi sasaran kebijakan ini termasuk salah satu produsen peralatan pengawasan terbesar di dunia.

Pemerintah China belum mengomentari keputusan AS.  Sebuah dokumen Departemen Perdagangan AS menyebutkan organisasi yang dimasukkan ke daftar hitam "terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan penganiayaan".

Kelompok-kelompok HAM mengatakan Beijing melakukan persekusi berat terhadap warga Uighur yang sebagian besar merupakan Muslim di kamp-kamp penahanan.
Tiongkok menyebut kamp-kamp tersebut "pusat pelatihan kejuruan" untuk memerangi ekstremisme.

Departemen Perdagangan AS mengumumkan keputusannya pada Senin (07/10).  Ke-28 entitas ini terlibat dalam aksi pemerintah China berupa "kampanye penindasan, penahanan massal yang sewenang-wenang, dan pengawasan dengan teknologi tinggi terhadap warga Uighur, Kazakstan, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya", kata laporan tersebut.

Biro Keamanan Publik Provinsi Xinjiang ada dalam daftar, bersama dengan 19 lembaga pemerintah lainnya..  Hikvision, Dahua Technology, dan Megvii Technology ada di antara delapan kelompok komersial dalam Daftar Entitas. Semua perusahaan tersebut berspesialisasi dalam teknologi pengenalan wajah. Hikvision adalah salah satu produsen peralatan pengawasan terbesar di dunia.

Ini bukan pertama kalinya AS menerapkan larangan perdagangan pada organisasi China. Mei lalu, pemerintahan Trump menambahkan raksasa telekomunikasi Huawei ke Daftar Entitas karena kekhawatiran seputar keamanan produk-produknya.

Kedua negara sedang berada di tengah perang dagang, dan telah mengirim delegasi ke Washington untuk pertemuan yang membahas ketegangan tersebut pada pekan ini.

Menurut laporan pada bulan September, Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menghapus daftar perusahaan-perusahaan Cina dari bursa saham AS.

China mengatakan orang-orang di Xinjiang menghadiri "pusat pelatihan kejuruan" yang didirikan untuk memerangi ekstremisme.  Tapi kelompok-kelompok hak asasi manusia dan PBB mengatakan China menahan satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di kamp-kamp penahanan.

Semakin banyak kecaman terang-terangan dari AS dan negara-negara lain terkait tindakan China di Xinjiang.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuding China "memaksa warganya untuk menyembah pemerintah, bukan Tuhan" dalam konferensi pers di Vatikan. Dan pada bulan Juli, lebih dari 20 negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB menandatangani surat bersama yang mengkritik perlakuan China terhadap Uighur dan kelompok Muslim lainnya.

Uighur secara etnis adalah Muslim Turki. Mereka menyusun sekitar 45% dari populasi wilayah Xinjiang; 40%-nya adalah etnis Han.  

China kembali mengambil alih wilayah tersebut pada 1949 setelah menghancurkan negara Turkistan Timur yang berumur pendek. 

Sejak itu, telah terjadi imigrasi besar-besaran warga China Han dan warga Uighur khawatir budaya mereka akan terkikis.  

Xinjiang secara resmi ditetapkan sebagai daerah otonom di China, seperti Tibet di bagian selatan.

Red: Media 

Sbb: BBC. News Indonesia _ https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49968405?ocid=socialflow_twitter

SHARE THIS