Benarkah Warga Papua Menginginkan Pembuabaran "Banser" ?

HarapanRakyat-Media sosial sedang ‘diserbu’ berita mengejutkan. Adalah tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong pada hari Rabu 21 Agustus 2019. Menjadi viral karena salah satu pointnya, point 3, menuntut Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.

Padahal sebelumnya Fitnah yang ditujukan ke Ormas FPI yang menyebutkan bahwa FPI dan PP telah menyerbu Mahasiswa Papua disurabaya. Hampir 50 media online yang memposting berita itu itu dengan Nada kasar yang penuh Fitnah tanpa ada yang menyebutkan Banser hadir apa tidak dalam aksi serbuan Mahasiswa Papua  16, 17,18 Agustus lalu.

Kabar tuntutan pembubaran Banser ini mencuat melalui berita online. Diantara berita yang dishare ke medsos adalah Tempo.co ( Massa Tuntut 7 Hal, Yorris Raweyae Minta Jokowi Kwe Papua ), dan Liputan6.com. ( Yorrys Sebut Masyarakat Sorong dan Manokwari Minta 7 Tuntutan Ini ke Pemerintah.)

"Jadi ini masih siaga menunggu. Tapi menunggu tidak selamanya, harus ada waktu. Jika Kali ini tidak tuntas mereka akan lakukan lagi," ucap Yorrys usai menghadiri acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/19) dikutif dilansir dari Republika.co.id.

Mantan Kader Partai Golkar ini mengatakan Di Sorong, Papua Barat, Yorrys menyebut, masih ada tujuh tuntutan yang harus diselesaikan. Pemerintah, kata Yorrys, harus dapat menuntaskan persoalan tersebut.  "Artinya Presiden harus datang. Kalo tidak, usut tuntas kasus ini.

Meskipun persoalan ditingkat elit sudah terselesaikan, Yorrys menjelaskan, pemerintah harus dapat mensosialisasikan hingga akar rumput. Dengan demikian, tidak ada lagi gejolak yang timbul di kemudian hari.  Dia juga menuturkan, kondusifitas di Papua saat ini belum sepenuhnya selesai. Jika kasus tersebut tidak dapat di usut tuntas dan transparan, dia menyebut, gejolak sangat mungkin terjadi.  Hukum metinya ditegakkan bahwa kenapa itu sampai terjadi ?  katanya Ini simpel saja

Dari pantaun beberapa Medsos menganggap Mengenai tuntuan Warga Papua di sorong apalagi menyangkut Permintaan Pembubaran Banser  Baru saja menjadi Viral. sangat mengejutkan oleh karena 7 Tuntutan itu kan sejak tanggal 21 Agustus  dimana Tuntutan yang berisikan tujuh poin dengan tebusan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Hukum dan HAM RI, Komnas HAM, Gubernur Papua dan Papua Barat, MRP dan DPR Papua dan Papua Barat, diserahkan langsung oleh Koorlap aksi Ronal Yable kepada Wali Kota Sorong. 

Sebenarnya Viralnya 7 Tuntutan karen adanya point ke Tiga yakni Pembubaran Banser.  Dimana ormas besutan NU tersebut dianggap musuh bagi ulama-ulama yang sering kali membubarkan Pengajian tanpa tanggapan dari pemerintah, berbeda halnya ketika FPI yang melakukan pembubaran tempat-tempat Maksiat dan Prostitusi pemerintah dengan sigap mengambil tindakan pada laskar FPI.

Tidak mengherankan jika dimedia-media online khusnya Twiter, FB dan WA para nitizen menyebut Banser lebih tidak berguna dari pada FPI.  Apalagi Banser sangat identik memusuhi FPI bahkan sering memfitnahnya padahal FPI tidak pernah mengusik Banser.  Sebut saja Abu Janda yang mengaku Anggota Banser yang membuat Twit "Warga Papua Marah Karena Ulah FPI Yang Menyerang Asrama Papua di Surabaya"

Tuntutan untuk Menuntut Pembubaran Ormas BANSER kepada pemerintah adalah benar adanya sesuai apa yang disampaikan Yoriis, 

“Ada pernyataan tertulis yang mereka (massa aksi) bacakan di Sorong. Tujuh tuntutan mereka. Artinya, Presiden harus datang, usut tuntas kasus atau mereka melakukan aksi yang sama,” kata Yorrys.

Berikut tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, pada, Rabu (21/8).

1. Agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.


2. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.


3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.


4. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri.


5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa Papua.


6.  Meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. "The right of the self determination for west Papua kepada rakyat PapuaPapua".


7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.

Red: Andi

SHARE THIS